Komisi B DPRD Kota Salatiga inginkan program OPD (Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga) di Anggaran Perubahan 2017 disinkronisasikan dengan Visi Misi Kepala Daerah, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga Budi Santoso, SE MM saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi B dengan para kepala OPD, kegiatan berlangsung dengan lancar bertempat di Ruang Nusantara Gedung DPRD Kota Salatiga kegiatan tersebut dilaksanakan pada selasa siang 22/8. Hadir pada kesempatan tersebut segenap Anggota Komisi DPRD Kota Salatiga beserta para kepala OPD yang menjadi Rekanan Komisi B yang mana membidangi Ekonomi Pembangunan. Kegiatan tersebut diselenggarakan Komisi B dalam rangka Pembahasan bersama-sama OPD agar kedepan dalam pelaksanaan kegiatan di anggaran perubahan tahun 2017 dapat terarah dan terlaksana dengan baik.
Budi Santoso dalam sambutan awalnya menambahkan berkenaan bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), beliau berharap agar OPD yang membidangi agar dapat membantu mengembangkan UMKM yang ada, baik untuk pemasaran produk serta desain kemasan produk hasil produksi dengan harapan produk-produk dari UMKM di Salatiga memiliki daya saing yang tinggi dipasaran agar tidak kalah dengan produk dari daerah lainnya. Selain itu bekenaan dengan pengelolaan pasar yang ada di Kota Salatiga Budi Santoso berharap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh OPD dapat dikerjakan secepatnya, dikarenakan masyarakat sudah banyak mengeluhkan lambannya proses dari pembangunan pasar.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B M. Miftah pada rapat dengan pendapat tersebut mempertanyakan berkenaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja. dimana di Salatiga belum memiliki Balai Latihan Kerja(BLK). Pak Miftah berharap dengan adanya BLK di Kota Salatiga dapat meningkatkan skil bagi para pencari kerja sehingga para pekerja di Kota Salatiga dapat bersaing dan memiliki nilai jual yang tinggi saat mereka mencari pekerjaan.
Ditambahkan oleh M. Miftah berkaitan dengan permasalahan pencairan dana hibah yang belum lama ini dikeluhkan para calon penerima bantuan hibah. Dimana terdapat aturan undang-undang yang mengharuskan bagi penerima bantuan dana hibah yang mengharuskan memiliki akta kelompok berbadan hukum, hal tersebut menyulitkan bagi para kelompok yang benar-benar membutuhkan. menanggapi permasalahan tersebut M. Miftah berharap OPD dapat memberikan bantuan kepada kelompok dalam proses membuat akta berbadan hukum.
Sementara itu para kepala OPD yang menjadi rekanan Komisi B, satu persatu menyampaikan beberapa prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan Anggaran perubahan tahun 2017. Kepala Dinas Pariwisata Sri Danujo SE mengeluh kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), pak Danujo begitu dia kerap disapa menyampaikan bahwa untuk OPD di Kota Salatiga kebanyakan kekurangan SDM untuk kegiatan yang bersifat teknis, terutama pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, Sri Danujo mengusulkan agar dibentuk TIM Kota yang mana menangani proyek-proyek fisik yang nilainya besar.(sy)
