Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian 4 (Empat) Raperda Inisiatif DPRD dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2016.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian 4 (Empat) Raperda Inisiatif DPRD dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2016.

Bertempat di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017. Dihadiri oleh Pj. Walikota Salatiga, Ketua dan anggota DPRD Kota Salatiga, Pj. Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Kepala SKPD se-Kota Salatiga serta jajaran Forkompinda Kota Salatiga.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Salatiga M.Teddy Sulistio, SE mengatakan sebelum Rapat Paripurna dilaksanakan kami mengundang beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) yang telah mempunyai andil dalam memberikan warna dalam dinamika Kota Salatiga pada kegiatan Satgas Toleransi.

“Ormas yang kami undang dalam kesempatan ini LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia), Banser NU Salatiga, Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga dan GP Ansor Kota Salatiga.” Kata Bung Teddy

Penyampaian LKPJ Walikota Tahun 2016 dibacakan oleh Pj Walikota  Salatiga Drs. Achmad Rofa’i,M.Si meyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2016. Saya berharap LKPJ ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan Pemerintahan tahun selanjutnya. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saya mengharap masukan dan saran dari semua pihak untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga mendatang.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Salatiga Supriyadi Fatkhi, DPRD telah memprakarsai penyusunan 4 (Empat) Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2016, yaitu:

  1. Raperda tentang Penyelenggaraan E-Goverment;
  2. Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
  3. Raperda tentang Kesenian Daerah Kota Salatiga;dan
  4. Raperda tentang Badan Amil Zakat.